Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang tertib, transparan, dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMDN) Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan administrasi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.
Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur ini merupakan langkah strategis DPMDN dalam menghadirkan pedoman pelayanan yang jelas, terukur, dan seragam bagi seluruh pemerintah nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selama ini, proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari memerlukan keseragaman acuan, khususnya terkait persyaratan administrasi, tahapan pelayanan, serta mekanisme penyampaian dokumen untuk memperoleh persetujuan Bupati.
Melalui Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, pemerintah nagari memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai persyaratan dokumen, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, hingga mekanisme pengaduan. Sementara itu, Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan setiap tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, hingga proses administrasi persetujuan.
Penerapan Standar Pelayanan dan SOP ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian prosedur, mendorong efisiensi proses administrasi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah nagari, kecamatan, dan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota.
Melalui langkah ini, DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota terus mendorong terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan nagari yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepastian pelayanan.